Bandung, Global Post
Dinamika politik di Jawa Barat semakin dinamis. LKPJ Gubernur Jabar tahun 2011 yang telah dirapat paripurnakan, Jumat (11/5) hasil akhirnya merekomendasi sejauhmana peningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan. Selain itu, sejauhmana perbaikannya sesuai dengan rekomendasi pansus DPRD Provinsi Jawa Barat tahun 2011. Ketua Komisi A Yusuf Puadz mengatakan bahwa sudah ada perubahan memang, namun masih ada persoalan yang mengemuka baik di bidang pemerintahan, ekonomi, keuangan, infrasruktur dan kesehatan serta pendidikan, dalam pembahasan yang dilakukan terhadap bidang- bidang yang menjadi garapan masing-masing komisi di DPRD Provinsi Jawa Barat.
Dalam pembahasan LKPJ Gubernur Jabar tahun 2011, peningkatan IPM juga diakui terjadi. Penghargaan-penghargaan banyak diperoleh gubernur dalam pencapaian kinerja pemerintahan, sehingga gubernur dinobatkan sebagai tokoh perubahan disamping pencapaian output yang cukup signifikan di bidang lainya.
“Produksi beras juga cukup signifikan, perubahan pembangunan desa juga tak kurang kreatif dalam Program Desa Mandiri Menuju Perwujudan Desa Peradaban, dan penghargaan dari upaya gubernur dalam program-program lainnya,” lanjut A Yusuf Puadz.
Namun, tidak urung juga muncul tanggapan di sela pembahasan LKPJ, Misalnya, tentang reposisi pejabat Pemda Provinsi Jawa Barat yang dilakukan dalam membangun kondusifitas pemerintahan dalam upaya membangun sinergitas dan kesinambungan atau membangun kekuatan—menurut kacamata luar, dalam menyelesaikan satu tahun terakhir Pemerintahan Kang Aher dan Kang Dede, nama panggilan yang muncul belakangan bagi Guberu dan Wakil Gubenur Jabar.
Persoalan management aset pemerintah dan pemanfaatannya masih menjadi sorotan cukup mengemuka pada penyelenggaraan pemerintahan saat ini. “Nah, pertaruhan terahir inilah yang mungkin apakah pemerintahan pimpinan Kang Aher dan Kang Dede dapat mengantarkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK,” terang ketua Komisi A DPRD Provinsi Jabar itu.
Menurutnya, banyak perkembangan sebetulnya dalam tahun terakhir ini untuk membenahi dan menyelesaikan masalah aset baik upaya administrasi maupun langkah hukum yang dapat dilakukan dalam mewujudkan penyelesaian catatan BPK terhadap beberapa aset yang menjadi obyek pengawasan.
“Komisi A menemukan dan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu memudahkan penyelesaian masalah asset-aset pemerintah daerah. Tentu perlu kerjasama dengan seluruh OPD yang ada, karena memang masalah aset masih jadi problem yang harus diselesaikan,” pungkasnya. (Herman S)
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !